Ada Kejanggalan, Kejaksaan Jombang Akan Selidiki RDKK Pupuk Bersubsidi

  • Whatsapp
Kejari Jombang, Yulius Sigit Kristanto ketika diwawancarai wartawan

JOMBANG, – Kasus kelangkaaan pupuk di Kabupaten Jombang, Jawa Timur melangkah pada babak baru. Pasalnya Kejaksaan Negeri Jombang menetapkan akan melakukan penyelidikan pada kasus Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi.

Karena selama ini Kejaksaan Negeri Jombang menemukan adanya ketidak-berimbangan dan dugaan pemalsuan pada berkas RDKK pupuk subsidi tersebut.

Bacaan Lainnya

RDKK sendiri, merupakan rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam, yang mana seharusnya sesuai dengan data kebutuhan pupuk yang diajukan oleh para petani dan disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.

Namun pada nyatanya di lapangan jumlah daripada pupuk subsidi lebih sedikit dari RDKK yang diajukan Dinas Pertanian ke Pemerintah Pusat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang, Yulius Sigit Kristanto mengatakan bahwa jumlah ini lebih sedikit dari jumlah RDKK yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

“Ada 120.305 ton pupuk subsidi yang ada di Jombang, jumlah ini lebih sedikit dibanding dengan RDKK yang dihasilkan oleh dinas pertanian, dan pupuk ini ditujukan untuk 76.208 petani yang tersebar di 21 Kecamatan,” ungkap. Selasa (22/09/2020).

Dalam artian, disini terdapat alokasi RDKK pupuk subsidi yang lebih besar ketimbang kebutuhan pupuk subsidi di Kabupaten Jombang.

“Kita temukan itu, dan kita tetapkan surat perintah penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pupuk subsidi,” lanjut Sigit.

Dengan adanya disharmoni tersebut. Kejaksaan mengatakan bahwa berdasarkan data awal terdapat beberapa indikasi penyimpangan pada level bawah, ada dugaan pemalsuan pada saat pembuatan RDKK.

“Kami melihat ada dugaan manipulasi dokumen yang terkait dengan prosedur atau administrasi penyaluran tentang pupuk bersubsidi. Kami sudah melakukan pemeriksaan sekitar hampir 25 orang yang terkait dengan kasus pupuk dan Kita sudah mengerucut pada satu modus operandinya dan kita naikkan statusnya menjadi penyidikan. Kita akan cari alat bukti yang lebih komplit lagi untuk menemukan siapa tersangkanya,” tambahnya.

Dalam proses penyidikan ini, Kejaksaan masih belum bisa menyebutkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Namun pihaknya berupaya untuk menjalankan tugas dengan baik.

“tetapi yang jelas berilah kami kesempatan untuk bekerja dengan baik dan benar, supaya kami berhasil mengungkap siapa pelaku dan apa barang buktinya,” pungkas Kajari Jombang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *