Anggota DPRD Nganjuk Kena Razia Masker, Pemkab Dikritik

  • Whatsapp
Anggota DPRD kabupaten Nganjuk, Trisna Roosita menunjukkan bukti denda

NGANJUK – Tim operasi yustisi protokol kesehatan Kabupaten Nganjuk kembali melakukan razia di kawasan GOR Bung Karno, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk Kota, pada Kamis 17 September 2020.

Petugas yang terdiri dari unsur Satpol PP Pemkab Nganjuk dibantu Polri dan TNI menjaring sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, karena tidak mengenakan masker saat berkegiatan di luar rumah.

Bacaan Lainnya

Di antara warga yang terjaring razia, rupanya ada seorang wanita yang menjabat Anggota DPRD Nganjuk. Yakni, Trisna Roosita. Politisi PDIP ini ditilang karena kedapatan tidak memakai masker, saat mengendarai mobil di kawasan GOR Bung Karno.

Ditemui wartawan di kantornya, Kamis siang 17 September 2020, Trisna tampak kecewa setelah terjaring razia masker. Pasalnya, wakil rakyat yang duduk di Komisi II itu merasa tidak pernah menerima sosialisasi Operasi Yustisi Protokol Kesehatan (Prokes) 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak). Hal ini sebagaimana Instruksi Presiden Nomer 6 tahun 2020 tentang peningkatan kedisiplinan Prokes dengan langsung melakukan penindakan tilang denda.

Trisna mengklaim, sosialisasi wajib 3M terutama pada poin wajib memakai masker, tidak pernah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti gugus tugas kepada legislatif, ataupun kepada masyarakat secara luas.

“Saya saja yang anggota legislatif tidak pernah diberi sosialisasi inpres tentang peningkatan kedisiplinan Prokes Covid-19, apalagi masyarakat. Tahu-tahu yang melanggar langsung diterapkan denda,” seloroh Trisna.

Menurutnya, warga yang terjaring razia jangan langsung dihukum sanksi tilang denda. Melainkan diberi teguran lebih dahulu.

“Kasihan masyarakat kecil yang kebetulan lupa bawa masker, dan harus kena tilang denda Rp 15 ribu. Sedangkan dia tidak tahu kalau tidak pakai masker bisa kena denda,” imbuhnya.

Kekecewaan Trisna semakin memuncak, setelah mengetahui bahwa tindakan tilang sebenarnya ditujukan kepada pelanggar yang memakai masker tidak menutupi mulut dan hidung, atau hanya .enutupi dagu. Sementara dirinya saat dirazia sedang mengemudi mobil sendirian, dan dalam keadaan tertutup rapat.

“Saya kena tilang denda, dengan pelanggaran yang tertulis adalah pelanggaran tidak memakai masker. Sedangkan saya saat turun dari mobil sudah memakai masker dengan benar. Tapi kalau saya harus kena sangsi karena saat mengemudi mobil belum benar memakai masker seharusnya hanya dilakukan teguran,” ujarnya.

Menyikapi kejadian tersebut, praktisi hukum Nganjuk Nurwadi Reksohadinegoro berpendapat, bahwa antara pihak Pemkab Nganjuk dengan DPRD Nganjuk kurang terjalin kerjasama yang baik. Khususnya dalam hal sosialisasi operasi yustisi.

“Harusnya antar lembaga pemerintahan di Nganjuk bisa berjalan bareng, tidak sendiri-sendiri kayak gini. Mana katanya Nyawiji?,” Sentil Nurwadi yang juga aktif do LBH Marhaenis Kabupaten Nganjuk tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *