BPD se-Kabupaten Nganjuk Tuntut Kenaikan Gaji

  • Whatsapp
Suasana rapat hearing Komisi I DPRD Nganjuk dengan ABPEDNAS Nganjuk, Selasa (3/11) / foto : A. Bahar

NGANJUK, zonahitam.com – Sejumlah perwakilan Asosiasi Badan Purmusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Nganjuk menyampaikan keluh kesahnya, dalam rapat dengar pendapat atau hearing di DPRD Nganjuk, Selasa siang (3/11).

Para anggota BPD se-Kota Angin tersebut memaparkan beberapa permasalahan, di depan Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk Mashudi. Hearing jugadihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asisten Pemerintahan, Kabag Hukum Setda, Kesra Pemkab Nganjuk.

Ketua ADPEDNAS DPC Kabupaten Nganjuk, Jarot Cahyadi mengatakan, bahwa salah satu fungsi Lembaga BPD adalah untuk mengawasi Kepala Desa. Namun dalam praktiknya keberadaan BPD tidak pernah dianggap sebagai lembaga yang memiliki legalitas yang tinggi, dan menempatkan BPD sebagai Lembaga yang diatur dalam perbup dan permendagri.

“Bahwa BPD yang dengan fungsinya yang tinggi dalam hal pengawasan, itu benar-benar dapat melakukan tugasnya, termasuk bagaimana BPD mendapatkan honor sesuai dengan kapasitasnya,” kata Jarot.

Selama ini, lanjut Jarot, honor untuk Ketua BPD per bulannya hanya Rp. 300 ribu. Sedangkan anggota BPD hanya Sekitar Rp150 ribu sampai Rp 250 ribu. Itupun masih dipotong pajak.

Melihat gaji sangat kecil yang tidak sesuai dengan tugasnya, ADPEDNAS meminta agar honor untuk BPD minimal separuh dari gaji kepala desa atau perangkat desa berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta ditunjang dengan fasilitas ruang untuk bekerja agar BPD dapat bekerja secara baik.

ADPEDNAS meminta agar kenaikan honor BPD tersebut bisa dituangkan dalam peraturan bupati.

“Nanti kita akan menyampaikan kepada Bupati juga, di mana tunjangan BPD bisa ditingkatkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya,” imbuh Jarot.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nganjuk Mashudi mengatakan, terkait dengan keinginan BPD untuk dinaikkan honornya, hal itu tidak sulit. Salah satu caranya dengan mengambilkan kas desa dan tidak perlu menunggu adanya perbup. Cukup musyawarah antara Pemerintah Desa dan BPD.

“Kalau sifatnya pendapatan asli desa cukup rembuk beberapa lembaga yang ada di desa, ditambah tokoh masyarakat,” kata Mashudi.

Menurutnya, untuk merealisasikan keinginan ADPEDNAS tersebut tergantung dari kapan pembuatan APBDes-nya.

Penulis : A. Bahar
Editor : Panji LS

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *