Gegara Terjerat Kasus Korupsi Jembatan Bangkinang, Dua Pejabat BUMN Ditangkap KPK

  • Whatsapp
Ketua 3 KPK (sumber akun Twitter resmi KPK)

Zonahitam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang Tahun Anggaran 2015-2016 Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka yang telah ditahan lembaga antirasua tersebut berasal dari pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya ADN (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau) dan IKT (Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk).

Bacaan Lainnya

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ADN dan IKT ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020,” terang Wakil Ketua 3, Lili Pintauli Siregar melalui Biro Hubungan Masyarakat KPK. Rabu (30/9/2020).

Keduanya akan ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih setelah menetapkan AND dan IKT pada 14 Maret 2019 dengan dugaan para tersangka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

“Dalam proses Penyidikan, KPK telah memeriksa 73 orang saksi terdiri dari Pihak Pemkab Kampar, Pokja PBJ Kab. Kampar, DPRD Kab. Kampar, peserta lelang, pelaksana proyek dan pihak sub kontraktor serta juga telah pula meminta keterangan ahli pengadaan barang dan jasa dan ahli konstruksi,” jelas Lili

Atas perbuatannya, dua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal.

“Dalam kasus ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp 50 Milyar dari nilai proyek pembangunan jembatan waterfront city secara tahun jamak di Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak Rp117,68 Milyar,” papar Lili.

Atas hal ini KPK sangat menyayangkan korupsi infrastruktur yang dilakukan oleh pejabat BUMN ini, selain merugikan masyarakat yang harusnya bisa menikmati dengan maksimal hasil dari pembangunan ini menjadi tidak maksimal, negara juga dirugikan besar atas kasus korupsi ini.

Karena semestinya sebagai perusahaan milik negara, BUMN menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta lain dan juga seharusnya ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan good corporate governance (GCG). Apalagi dalam proyek konstruksi, jika korupsi tidak terjadi maka masyarakat akan lebih menikmati hasil pembangunan tersebut.

Penulis : Berliana
Editor : Panji

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *