Hari Tani Nasional, Jangan Ciderai Petani

  • Whatsapp
Ilustrasi Petani

Zonahitam.com – Sesuai Keputusan Presiden Nomor 169 tahun 1963, tanggal 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Hal ini menandakan betapa pentingnya peran dan posisi petani di Indonesia selama ini.

Hari Tani Nasional sendiri merupakan bentuk peringatan untuk mengenang sejarah para petani, serta membebaskannya dari penderitaan. Hari Tani Nasional diperingati hari ini, Kamis 24 September 2020, dengan tema “Meneguhkan Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan”.

Di tanggal yang sama, pada tahun 1960 disahkanlah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA 1960). UUPA 1960 ini merupakan dasar dalam upaya merombak struktur agraria Indonesia yang timpang dan sarat akan kepentingan sebagian golongan, akibat warisan kolonialisme di masa lalu.

Usai merdeka dari jajahan Belanda, Pemerintah Indonesia terus berupaya merumuskan UU Agraria baru untuk mengganti UU Agraria kolonial. Penyelenggara Negara kemudian membentuk panitia agraria Yogya pada tahun 1948 di mana ibu kota Republik Indonesia dulunya masih berkedudukan di Yogyakarta.

Seiring berjalannya waktu, 12 tahun setelah Panitia Agraria Yogya terbentuk, program-program yang dicanangkan ternyata banyak mengalami dinamika, termasuk gejolak politik. Pada tahun 1951, Panitia Agraria Yogya berubah menjadi Panitia Agraria Jakarta dan Ibu Kota RI sudah kembali ke Jakarta.

Namanya juga terus mengalami perubahan, hingga akhirnya menjadi Rancangan Sadjarwo pada tahun 1960. Tepat pada tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) dibawah pimpinan Haji Zainul Arifin.

Enam dasawarsa berlalu sejak disahkannya UUPA 1960, kini reforma agraria di Indonesia tengah memasuki tantangan baru. Memasuki periode kedua pemerintahannya, komitmen Presiden Joko Widodo terkait reforma agraria masih ditunggu.

Pada periode pertama pemerintahannya, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2014-2019, Presiden Joko Widodo memasukkan reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas).

Program reforma agraria dan kedaulatan pangan pun kembali dilanjutkan Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya, bersama Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, tahun 2019-2024.

Kedua hal tersebut termasuk di dalam Visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sebagai visi pembangunan Indonesia ke depannya.

Tema “Meneguhkan Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan” untuk Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2020 ini, sengaja diusung SPI sebagai upaya untuk terus meneguhkan dan menjaga agar reforma agraria sejati tercipta.

SPI juga telah berupaya mendorong terciptanya beberapa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di mana negara menjamin dan melindungi hak-hak petani atas jaminan luasan lahan pertanian, perlindungan terhadap harga dan proteksi dari impor pangan.

Tentunya semua ini diperlukan komitmen dari pemerintah untuk menaati dan menjalankan peraturan-peraturan yang sudah dibuat tersebut.

Nasib Petani ke Depan

Kian hari, apa yang dihadapi petani penuh dengan problem mulai dengan sulitnya cari pekerja tani (buruh tani), karena dinilai pekerjaan petani bisa dibilang kurang tren. Anak muda sekarang lebih memilih bekerja di pabrik atau merantau keluar daerah.

Maka wajar jika kemudian pemerintah lebih getol membuat terobosan, seperti memberikan bantuan alsintan berupa mesin pompa air, alat tanam padi, mesin pengurai tanah (traktor) dan mesin pemanen padi.

Hal itu agar petani bisa terus berinovasi untuk menjadi petani yang mandiri. Namun ini memerlukan pengawasan berbagai pihak. Mulai memastikan tepatnya sasaran bantuan alsintan pada petani, hingga pengawasan akan dugaan indikasi ada istilah biaya menebus, agar bantuan alusista diberikan oleh oknum tertentu.

Bukan hanya alsintan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Kartu Tani untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk subsidi dan menghindari kebocoran data salah satunya penerima ganda serta petani tidak kesulitan mencari pupuk subsidi.

Jika diurut sebelumnya, Pemerintah Daerah mempunyai data akan luas lahan pertanian sebagai dasar akan kebutuhan pupuk subsidi, walau demikian sebagian daerah ada yang terkena masalah hukum.

Bagaimana tidak, di semua daerah setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian. Mulai dimanfaatkan untuk bangunan pabrik, perumahan dan lain sebagainya. Jatah pupuk subsidi menjadi ada sisa. Dari sini, bisa disebut ada dugaan kebocoran data.

Anehnya lagi, petani di sebagian daerah masih berteriak akan kelangkaan pupuk subsidi dan terpaksa membeli pupuk non-subsidi untuk kebutuhan tanamannya, di mana petani pastinya mengalami pembengkakan biaya produksi.

Maka, dihari yang istimewa 24 September ini, yakni Hari Petani Nasional, jangan lagi ciderai petani. Semoga bisa mendongkrak dan membangkitkan semangat petani yang kreatif dan mandiri, tidak bergantung pada mesin dan pupuk kimia.

Perlu diketahui peran serta semua pihak kerjasama petani dan pemerintah guna menunjang swasembada pangan agar tidak tergantung pada impor pangan dari negara lain.

Selamat Hari Tani Nasional

Penulis : Berlian/Rico
Editor : Panji

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *