Mentan Tegaskan Distributor Jangan Main-Main dengan Pupuk Subsidi !

  • Whatsapp
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat rapat monitoring dan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2020 di Makassar. (Antara)

Jakarta – Menteri pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengimbau agar para distributor mengawal dan mempermudah akses petani mendapatkan pupuk bersubsidi di kios meskipun belum memiliki Kartu Tani.

Hal ini disampaikan oleh Mentan usai rapat monitoring dan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2020 di Makassar pada Selasa (20/10/2020).

Bacaan Lainnya

“Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman, tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi COVID-19 ini,” katanya

Mentan juga menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah menyetujui tambahan pupuk bersubsidi sebanyak 1 juta ton atau senilai Rp 3,14 triliun.

Oleh karena itu, Mentan mengajak para distributor mendeteksi distribusi pupuk bersubsidi mulai area Lini I, distribusi pada agen pupuk, hingga tingkat kios.

Bahkan distributor juga harus mengatur dan menyalurkan pupuk sesuai dengan SOP yang ditentukan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sudah ditetapkan.

“Untuk saai ini Kartu Tani tidak diwajibkan bagi petani yang belum memilikinya, namun tahun depan Kartu Tani ini sudah bisa diakses. Saai ini kebutuhan pupuk dalam 3 bulan ke depan harus dipenunuhi,” kata Syahrul.

Sedangkan Direktur Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Eddy menambahkan pihaknya bersama PT Pupuk Indonesia, dinas pertanian provinsi dan kabupaten, serta distributor menyelenggarakan rapat monitoring dan pengelolaan pupuk bersubsidi. Tambahan pupuk bersubsidi 1 juta ton, sudah dialokasikan ke semua provinsi.

“Dengan tamabahan ini, kita harapkan tidak ada masalah. Pupuk yang sudah berjumlah 7,9 juta ton itu kita harapkan segera didistribusikan ke lini III distributor dan ke kios, sehingga pupuk untuk musim tanam II bisa dipenuhi,” ujar Sarwo.

Berdasarkan kesepakatan KPK, DPR RI, dan Kementan. Petani yang belum memegang Kartu Tani tetap harus dilayani mendapat pupuk bersubsidi dengan pencatatan khusus hingga akhir Desember 2020.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhammad Hatta menambahkan pemerintah mengatur ketat pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan alokasi yang didasarkan pada data e-RDKK yang disusun kelompok tani.

Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi.

“Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya,” jelas Hatta. (Antara/Berliana/Panji)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *