PWI Maluku Utara Gelar UKW, 17.000 Wartawan Terverifikasi Dewan Pers

  • Whatsapp
Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun bersama wartawan di Maluku Utara mengikuti UKW di Ternate (Antara/Abdul Fatah)

MALUKU UTARA, Zonahitam.com, – Menuju new normal, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku Utara, menggelar uji kompetensi wartawan ke III-IV tahun 2020 di Gedung Duaffa Center, Ternate, Maluku Utara. Dengan menerapkan protokol kesehatan. Minggu (18/10/2020).

Kegiatan UKW yang diikuti 56 peserta terbagi tiga jenjang mulai wartawan Muda, Madya, Utama, mereka adalah wartawan aktif yabg bekerja dimedia massa baik cetak, elektronik, siber lokal dan Nasional, yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan seluruh tim penguji, ketua umum PWI pusat Atal S. Depari.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun mengatakan, jumlah wartawan yang sudah terdaftar dan tersertifikasi Dewan Pers sebanyak 17.000 orang dan PWI merupakan salah satu yang aktif melaksanakan UKW.

Dimasa pandemi ini, PWI merupakan salah satu organisasi profesi yang terus melaksanakan UKW dan sudah beberapa daerah yang dilaksanakan diantaranya Bali, Jabar, Kalimantan, Jakarta dan hari ini berjumlah 56 peserta di Malut.

“UU Pers telah mengatur, dimana seorang jurnalistik secara rutin melaksanakan tugasnya mulai dari mencari informasi, mengolah sampai menyiarkan, tetapi kalau mau diakui sebagai wartawan profesional harus bersertifikat,” paparnya. Dikegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Ternate, Maluku.

Sebab, diterangkan Hendry bahwa setiap sumber yang akan ditemui, baik lembaga pemerintah maupun swasta, apalagi kegiataan kenegaraan dan DPR tanpa miliki sertifikasi kompetensi langsung ditolak.

Tetapi masih saja mengonsumsi berita produk jurnalistik oleh wartawan yang belum kompeten dan pemerintah daerah kalau merujuk ke peraturan Dewan Pers, maka yang meliput hanya wartawan bersertifikat.

“Tetapi kita memahami bahwa semua media belum melakukan UKW bagi wartawan karena terbatas anggaran,” ujarnya.

Untuk itu, Hendry berharap bagi pemerintah daerah untuk ikut membantu mengadakan kompetensi, berarti pemerintah daerah ikut membina kemerdekaan pers, sehingga melalui UKW lahirnya wartawan yang bermutu, kualitas sesuai kode etik jurnalistik. (Antara/Hr/Pnj).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *